MEMPERKUAT FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK ) DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN
Abstract
Regulation of Witness and Victim Protection are regulated in Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses
and Victims in conjunction with Law No. 31 of 2014 concerning Amendment to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of
Witnesses and Victims. Both of these regulations give LPSK the authority to provide special protection for gross human
rights violations, terrorism, trafficking in persons, criminal acts of torture, sexual violence, and victims of serious abuse. In
addition, the victim has the right to receive medical assistance and psychosocial and psychological rehabilitation.
The role and urgency of the LPSK in providing protection and assistance to witnesses and victims is absolutely necessary.
This is to guarantee the existence of efforts to protect witnesses who provide information in court. It is the adequate
recovery efforts to restore the victim's position to be normal.
References
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, Dan Bantuan
Kepada Saksi dan Korban.
http://.kpu.go.i/Web/2015/12/30/ Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem peradilan.
Riau Green.Com.
Kertas Kerja Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban 2/KPSK/2014.
Elsam, Model Perlindungan Saksi di Amerika Serikat, 2004.
France Esther Vaticana Pitoy, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pidana Berdasarkan UU No. 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Koban.
_dweqwrwrw.jpg)
